Brebescanal, Bulakamba – Unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes melaksanakan laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan tahun 2025, Sekaligus rencana kerja UPK tahun 2026, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini, dipusatkan di Aula RM Yuyun.
Kegiatan di ikuti seluruh pengurus UPK, Camat Bulakamba Setiawan Nugroho, perwakilan dari Dinpermades, perwakilan dari Polsek Bulakamba dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Bulakamba.
Dalam laporannya Direktur BUNDESMA Brayan Gemari, Kalimi mengatakan, dalam pengelolaan unit usaha disepakati setiap desa menyerahkan modal sebesar Rp 25 juta. Namun hanya 8 desa yang berkomitmen memberikan penyertaan modal melalui Dana Desa (DD) tahun 2025. Yakni demgan total Rp 185 juta. Sedangkan 11 desa sampai sekarang tidak memberikan penyertaan modal. Bahkan, dari unit usaha untuk pengiriman ATK sampai akhir tahun anggaran masih menunggak sekitar Rp 25 juta dari 5 desa. Yakni, Cipelem, Dukuhlo, Tegalglagah, Luwungragi dan bulakamba. Padahal sudah lebih dari tahun anggaran.
“Sementara untuk simpan pinjam perempuan (SPP) dari saldo pinjaman sebesar Rp 4,174 miliar hanya Rp1,920 milar pinjaman tanpa tunggakan. Sedangkan Rp 2, 242 mIliar sampai sekarang tunggakan belum selesai. Kami berharap kepala desa agar bisa membantu dalam mencari solusi untuk SPP yang menunggak ini,” terangnya.
Menurut dia, untuk membantu penagihan, pihaknya sudah bekerja sama dengan LKBH Garuda Yaksa. Namun tetap belum maksimal.
Sementara itu, Anggota Garuda Yaksa Akhmad rosidin menjelaskan, sebetulnya dalam melaksanakan penagihan mereka yang mempunyai tunggakan menganggap pinjaman itu merupakan hibah.
“Sebetulnya kami bukanya tidak berhasil tapi Bundesma tidak komitmen (ingkar dari perjanjian yang sudah disepakati, dan perbedaan nominal yang masuk beda yang tercatat kalau minta bantuan penagihan kepala desa saya kira kurang maksimal karena yang ditagih warganya sendiri “ungkapnya. (*)
